Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah mata pelajaran yang krusial dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di kelas XII, salah satu bab penting dalam PKN adalah tentang sistem hukum di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai sistem hukum ini akan membekali siswa dengan pengetahuan yang esensial untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini akan menyajikan contoh soal PKN kelas XII bab 3 tentang sistem hukum di Indonesia, lengkap dengan pembahasan yang mendetail, dengan tujuan untuk membantu siswa dalam memahami materi ini secara komprehensif.

Outline Artikel

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Hukum
   • Definisi Hukum
   • Unsur-Unsur Hukum: Peraturan, Sanksi, Lembaga, dan Tujuan
2. Sumber-Sumber Hukum di Indonesia
   • Undang-Undang Dasar 1945
   • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
   • Peraturan Pemerintah (PP)
   • Peraturan Presiden (Perpres)
   • Peraturan Daerah (Perda)
   • Yurisprudensi
   • Kebiasaan (Konvensi)
   • Doktrin
3. Klasifikasi Hukum
   • Berdasarkan Sumbernya: Hukum Undang-Undang, Hukum Kebiasaan, Hukum Traktat, Hukum Yurisprudensi
   • Berdasarkan Bentuknya: Hukum Tertulis, Hukum Tidak Tertulis
   • Berdasarkan Isi/Substansinya: Hukum Publik (Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional), Hukum Privat (Hukum Perdata, Hukum Dagang)
   • Berdasarkan Wilayah Berlakunya: Hukum Nasional, Hukum Internasional, Hukum Asing, Hukum Gereja
   • Berdasarkan Waktu Berlakunya: Ius Constitutum (Hukum Positif), Ius Constituendum (Hukum yang Dicita-citakan)
   • Berdasarkan Cara Mempertahankan: Hukum Material, Hukum Formal (Hukum Acara)
4. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
   • Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
   • Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
   • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
   • Kejaksaan Republik Indonesia
   • Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
   • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
   • Advokat
6. Contoh Soal dan Pembahasan
   • Soal Pilihan Ganda
   • Soal Esai
7. Kesimpulan

Isi Artikel

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Hukum

Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku, dengan definisi yang tepat menjadi masalah perdebatan yang telah berlangsung lama. Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku anggota masyarakat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang.

Unsur-unsur hukum meliputi:

• Peraturan: Hukum terdiri dari seperangkat peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia.
• Sanksi: Hukum memiliki sanksi atau hukuman bagi pelanggar peraturan.
• Lembaga: Hukum ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
• Tujuan: Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Sumber-Sumber Hukum di Indonesia

Sumber hukum adalah asal muasal atau tempat ditemukannya suatu hukum. Sumber hukum di Indonesia meliputi:

• Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan utama bagi seluruh sistem hukum di Indonesia.
• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): Undang-undang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Perppu dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak.
• Peraturan Pemerintah (PP): Dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
• Peraturan Presiden (Perpres): Dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah.
• Peraturan Daerah (Perda): Dibuat oleh DPRD bersama dengan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) untuk mengatur urusan daerah.
• Yurisprudensi: Putusan hakim terdahulu yang sering diikuti dalam kasus serupa.
• Kebiasaan (Konvensi): Aturan yang diakui dan dijalankan berulang-ulang dalam masyarakat.
• Doktrin: Pendapat para ahli hukum terkemuka yang memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum.

3. Klasifikasi Hukum

Hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria:

• Berdasarkan Sumbernya:
  • Hukum Undang-Undang: Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
  • Hukum Kebiasaan: Hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat.
  • Hukum Traktat: Hukum yang bersumber dari perjanjian internasional.
  • Hukum Yurisprudensi: Hukum yang bersumber dari putusan pengadilan.
• Berdasarkan Bentuknya:
  • Hukum Tertulis: Hukum yang dikodifikasikan atau dibukukan.
  • Hukum Tidak Tertulis: Hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak dikodifikasikan.
• Berdasarkan Isi/Substansinya:
  • Hukum Publik: Mengatur hubungan antara negara dan individu (Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional).
  • Hukum Privat: Mengatur hubungan antar individu (Hukum Perdata, Hukum Dagang).
• Berdasarkan Wilayah Berlakunya:
  • Hukum Nasional: Berlaku di wilayah suatu negara.
  • Hukum Internasional: Mengatur hubungan antar negara.
  • Hukum Asing: Berlaku di negara lain.
  • Hukum Gereja: Berlaku bagi umat beragama tertentu.
• Berdasarkan Waktu Berlakunya:
  • Ius Constitutum (Hukum Positif): Hukum yang berlaku saat ini.
  • Ius Constituendum (Hukum yang Dicita-citakan): Hukum yang diharapkan berlaku di masa depan.
• Berdasarkan Cara Mempertahankan:
  • Hukum Material: Mengatur hak dan kewajiban.
  • Hukum Formal (Hukum Acara): Mengatur cara menegakkan hukum material.

4. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Urutan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

5. Lembaga-Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi:

• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
• Kejaksaan Republik Indonesia: Bertugas sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan tindakan lain berdasarkan undang-undang.
• Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi): Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di Indonesia, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Bertugas memberantas tindak pidana korupsi.
• Advokat: Memberikan bantuan hukum kepada klien.

6. Contoh Soal dan Pembahasan

Soal Pilihan Ganda:

1. Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah…
   a. Undang-Undang
   b. Peraturan Pemerintah
   c. Undang-Undang Dasar 1945
   d. Kebiasaan

   Jawaban: c

2. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu adalah…
   a. Hukum Perdata
   b. Hukum Dagang
   c. Hukum Publik
   d. Hukum Privat

   Jawaban: c

3. Lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah…
   a. Mahkamah Agung
   b. Mahkamah Konstitusi
   c. Kejaksaan Agung
   d. Kepolisian

   Jawaban: b

Soal Esai:

1. Jelaskan perbedaan antara hukum material dan hukum formal, berikan contoh masing-masing!

   Jawaban: Hukum material adalah hukum yang berisi aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban. Contohnya adalah KUHP yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya. Hukum formal (hukum acara) adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum material. Contohnya adalah KUHAP yang mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

2. Mengapa tata urutan peraturan perundang-undangan penting dalam sistem hukum Indonesia?

   Jawaban: Tata urutan peraturan perundang-undangan penting karena:

   • Menjamin kepastian hukum.
   • Mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan.
   • Menentukan peraturan mana yang lebih tinggi kedudukannya dan harus diutamakan.
   • Sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

7. Kesimpulan

Memahami sistem hukum di Indonesia adalah kunci untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dengan memahami pengertian, sumber, klasifikasi, tata urutan, dan lembaga penegak hukum, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Contoh soal dan pembahasan yang disajikan dalam artikel ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian dan meningkatkan pemahaman mereka tentang materi PKN kelas XII bab 3.